Tarif Masuk TN Komodo Rp3,75 Juta, Pelaku Usaha Protes Keras!

Jakarta, wsb – Kebijakan pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, per 1 Agustus 2022, menuai protes dari para pelaku wisata.

Ketua Umum Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menilai, kebijakan itu bukanlah langkah bijak dari pemerintah. Apalagi di tengah pemulihan sektor pariwisata Indonesia.

“Jadi kebijakannya kan harga tiket naik ke Rp 3,75 juta untuk per tahun. Siapa sih sebenernya yang mau nengokin komodo setahun beberapa kali? Yang bolak balik pergi mungkin malahan local guide atau mungkin pelaku wisata NTT sendiri,” katanya kepada wsb, kemarin.

Sekjen Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Nofel Saleh Hilabi berpendapat aturan baru itu akan sangat membebani bisnis agen perjalanan. Sebab, telah timbul pembatalan penjualan tiket paket wisata hingga tiket pesawat yang muaranya merugikan wisatawan maupun pengusaha.

Nofel menyatakan bahwa aturan tersebut tidak bijak. Untuk itu, alangkah lebih baik jika diadakan diskusi wsb pemerintah dengan para stakeholder pelaku usaha, dikarenakan kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo, menyebabkan kerugian yang tak terhindarkan.

“Dilaporkan tadi malam, dalam satu hari, 50 grup cancel, di antaranya ada yang per group 150 hingga 190 orang juga cancel, bahkan sampai ribuan. Kalau kerugian dalam total keseluruhan, dalam beberapa paket, termasuk tiket pesawat, sampai Desember itu jumlahnya fantastis, bisa sampai miliaran,” ujar Nofel.

Selain itu, dia berpendapat pemerintah lebih baik memberikan solusi, seperti melakukan sponsorship dengan spot-spot tourism terkenal di Pulau Komodo.

Pauline menyampaikan, kenaikan harga tiket masuk TN Pulau Komodo memicu aksi mogok kerja para pelaku wisata NTT dimulai pada 1 Agustus 2022. Para pelaku wisata sepakat untuk tidak melayani wisatawan.

Baca Juga :  1,5 Juta Turis Kunjungi Labuan Bajo

Hal tersebut menyebabkan terjadinya kondisi siaga satu di NTT. Ia mengusulkan pemerintah dapat mengadakan diskusi dan sosialisasi sebelum mengeluarkan kebijakan apapun.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)